Audit (Auditing)

Audit atau auditing atau pemeriksaan dalam arti luas berarti evaluasi terhadap sesuatu hal. Audit dilakukan oleh seseorang atau badan yang mempunyai kompeten, objektif, dan tidak memihak kepada siapa pun.

Orang yang melakukan audit disebut dengan auditor. Nah untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang audit atau auditing, Yuk simak pembahasan-nya dalam artikel ini!!

Pengertian Audit / Auditing Secara Umum dan Menurut Ahli

Pengertian auditing adalah suatu kegiatan atau aktivitas pengumpulan dan juga pemeriksaan bukti secara objektif yang berhubungan dengan suatu informasi atau data untuk menentukan dan juga membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dengan standar atau kriteria yang sudah ditentukan.

Mulyadi dan Kanaka (1998:7)

“Auditing adalah suatu proses sistematik untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang berbagai pertanyaan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pertanyaan – pertanyaan tersebut dengan kriteria yang sudah ditetapkan, serta penyampaian hasil – hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

“Auditing adalah suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah (PER/05M.PAN/03/2008).”

Siti K Rahayu dan Elly S (2011:1)

“Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang sudah ditentukan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, yang dimana auditing harus dilakukan oleh yang kompeten dan independen.”

Sukrisno Agoes (2013:4)

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang sudah disusun oleh manajemen, beserta catatan pembukuan dan berbagai bukti pendukungnya, dengan tujuan bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

 

Unsur Pengertian Auditing

Terdapat beberapa unsur atau kata kunci penting dalam pengertian auditing yang sudah dijelaskan di atas, yaitu sebagai berikut.

1. Proses Sistematis

Auditing adalah suatu tahap atau prosedur yang logis, terkerangka atau terstruktur, dan terorganisasi.

Artinya, auditing adalah suatu kegiatan yang harus membutuhkan suatu perencanaan yang sangat baik, terstruktur atau terkerangka, dan terorganisir.

Hal tersebut dengan tujuan untuk bisa mencapai tujuan dari pemeriksaan yang diharapkan.

2. Mendapatkan dan Mengevaluasi Bukti Secara Objektif

Bukti (evidence) adalah semua yang menjadi informasi atau data bagi auditor dalam menentukan apakah suatu informasi yang di-audit sesuai dengan standar atau kriteria yang sudah ditetapkan atau tidak.

Proses sistematik tersebut ditujukan untuk mendapatkan bukti (evidence) yang dijadikan sebagai dasar pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan dan juga mengevaluasi secara objektif dan independen berbagai bukti tersebut.

Misalnya seperti, suatu organisasi bisnis membuat pernyataan mengenai aktivitas dan kejadian ekonomi yang disajikan dalam laporan keuangan dan auditor melakukan auditing terhadap pernyataan yang dibuat oleh organisasi bisnis tersebut.

Dalam melakukan audit-nya, auditor melakukan proses yang sistematik untuk mendapatkan berbagai bukti yang dijadikan sebagai landasan atau dasar pembuatan pernyataan yang disajikan oleh organisasi bisnis tersebut dalam laporan keuangannya.

Kemudian auditor akan mengevaluasi pernyataan tersebut secara objektif, professional, dan independen.

3. Asersi (Informasi)

Informasi yang dimaksud di sini adalah sebagai subjek dalam auditing. Dengan kata lain informasi ini adalah hasil dari proses akuntansi atau pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan yang secara implisit dimaksudkan untuk dipakai oleh pihak lain.

Pelaksanaan auditing ini membutuhkan informasi atau asersi yang bisa diverifikasi dan membutuhkan standar atau kriteria sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi tersebut.

4. Kriteria yang Ditetapkan

Adalah berbagai standar yang dipakai sebagai landasan atau pedoman untuk menilai informasi, misalnya:

  • Berbagai peraturan atau kebijakan.
  • Anggaran (budgets), berbagai standar kerja.
  • Prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau diterima umum.

5. Kompeten dan Independen

Kompeten dalam hal ini adalah seorang auditor harus memiliki kemampuan, ahli, dan juga berpengalaman dalam memahami berbagai standard dan bisa menentukan berapa jumlah bukti yang diperlukan untuk bisa mendukung pengambilan kesimpulan yang akan diambilnya.

Sedangkan independen adalah seorang auditor harus memiliki sikap dan mental independen, artinya sikap yang tidak memihak kepada siapapun.

Informasi yang dipakai dalam pengambilan keputusan harus tidak bias atau harus jelas, sehingga independen adalah tujuan yang harus selalu diupayakan oleh seorang auditor.

 

Sejarah Perkembangan Auditing

Sebetulnya auditing sudah dikenal sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman Mesopotamia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya berbagai simbol pada angka transaksi keuangan, misalnya seperti titik, cek list, dan lain sebagainya.

Tapi seiring dengan berkembangnya zaman, auditing dikenal sebagai suatu kegiatan pemeriksaan tentang aktivitas operasional, transaksi keuangan, dan kepatuhan pada peraturan atau kebijakan yang berlaku. Auditor dalam aktivitasnya harus selalu independen.

Pengauditan Independen Sebelum Tahun 1900

Awal auditing terhadap organisasi bisnis bisa dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan di Inggris selama revolusi industry pada pertengahan tahun 1800 an.

Awalnya auditing harus dilakukan oleh satu atau lebih perwakilan pemegang saham yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya, tapi bukan merupakan pejabat organisasi bisnis.

Dengan demikian profesi akuntansi bangkit untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar dan undang – undang yang segera direvisi. Oleh karena itu orang yang bukan pemegang saham dari organisasi bisnis bisa melakukan auditing.

Hal tersebut tentunya mendorong berbagai kantor audit bermunculan. Kelahiran fungsi pengauditan dan juga akuntansi sebagai sebuah profesi, diperkenalkan di bagian Amerika Utara oleh Inggris pada pertengahan abad 19.

Para akuntan yang ada di Amerika Utara mengadopsi bentuk laporan keuangan dan juga audit yang pada saat itu berlaku di Inggris.

Berbagai organisasi bisnis public yang ada di Inggris pada saat itu harus tunduk pada undang – undang yang disebut sebagai Companies Act.

Berdasarkan undang – undang tersebut seluruh organisasi bisnis public harus dilakukan pengauditan. Keharusan tersebut berasal dari badan yang mengatur pasar modal yang disebut dengan Securities and Exchange Commission atau SEC.

Pada saat fungsi auditing mulai menyebar ke Amerika Serikat, bentuk laporan seperti yang ada di Inggris juga mulai diadopsi, namun peraturan yang berlaku di Amerika Serikat dan yang di Inggris berbeda.

Di Amerika Serikat tidak ada peraturan undang – undang yang mengatur tentang auditing laporan keuangan. Hal tersebut menyebabkan auditing pada abad ke 19 menjadi beragam, terkadang hanya meliputi neraca saja, ada juga yang meliputi seluruh akun yang ada di organisasi bisnis.

Perkembangan di Abad 20

Awal abad ke-20, praktek auditor sudah menggunakan laporan yang dipakai untuk menyampaikan mengenai tugas dan temuan sebagai kriteria atau sering disebut sebagai “laporan auditor independen”.

Kriteria pengauditan yang dipakai antara Inggris dan juga Amerika berbeda. Dengan demikian pada tahu  1917 Federal Reserve Board menerbitkan Federal Reserve Buletin yang memuat mengenai cetak ulang suatu dokumen yang disusun oleh American Institute of Accounting (berubah menjadi American Institute of Certified Public Accountans atau AICPA pada tahun 1957) yang berisi himbauan mengenai keharusan akuntansi yang seragam.

Pernyataan teknis tersebut adalah penyataan pertama yang dikeluarkan oleh profesi akuntansi yang ada di Amerika Serikat dari sekian banyak pernyataan yang dikeluarkan selama abad ke 20.

Setelah adanya pernyataan tersebut laporan hasil auditing tidak lagi menjadi suatu pekerjaan mengarang kalimat dalam laporan, namun sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang mempunyai standar.

Perkembangan Pengauditan di Indonesia

Profesi akuntansi di Indonesia dapat dikatakan masih tergolong muda. Akuntansi mulai dikenal di Indonesia setelah tahun 1950 an, yaitu pada saat banyak organisasi bisnis yang didirikan di Indonesia dan akuntansi sistem Amerika mulai dikenal, terutama melalui pendidikan yang ada di perguruan tinggi.

Perkembangan akuntansi yang ada di Indonesia ini terjadi pada tahun 1973, yaitu, pada saat Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menetapkan berbagai prinsip dan juga norma Pemeriksaan Akuntan (NPA).

Prinsip akuntansi dan juga norma pemeriksaan tersebut hampir seluruhnya mengadopsi prinsip akuntansi dan kriteria audit yang berlaku di Amerika Serikat.

Pada tahun 1995 lahir lah undang – undang tentang perseroan terbatas yang mewajibkan perseroan terbatas untuk menyusun laporan keuangan dan apabila perseroan terbatas adalah perusahaan publik, maka laporan keuangannya wajib untuk di-audit oleh akuntan publik.

Pada tahun tersebut juga lahir undang – undang tentang pasar modal yang semakin meningkatkan peran dari akuntansi dan juga pengauditan. Khususnya bagi perusahaan yang sahamnya dijual di pasar modal, yaitu perusahaan publik.

Pada tahun 1994 IAI menyusun ulang prinsip akuntansi dan standar audit yang disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP).

Sejalan dengan hal tersebut IAI membentuk Dewan Standar Akuntansi yang secara berkelanjutan menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Dalam internal IAI terjadi banyak perubahan, terakhir pada tahun 2007 Kompartemen Akuntan Publik memisahkan diri dari IAI dan membentuk Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi yang mandiri.

SPAP hasil karya dari IAI dilanjutkan oleh IAPI dan dengan beberapa modifikasi pemutakhiran yang dilakukan di bulan Maret 2011. Sementara di tahun 2011 sudah dibuat undang – undang tentang akuntan publik.

SAK yang ada di berbagai negara secara bertahap mulai diselaraskan dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB).

Fungsi pengauditan di Indonesia memasuki abad ke 21 ini masih belum dipahami oleh banyak orang, karena fungsi auditing tidak dipahami dengan benar.

 

Jenis – Jenis Auditor

auditor independen, internal, pemerintah

Individu atau kelompok yang melakukan kegiatan audit bisa dikategorikan atau dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut.

1. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor independen adalah seorang auditor professional yang memberikan jasa kepada masyarakat luas, terutama pada bidang audit terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh para klien nya.

Audit yang dilakukan tersebut pada umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, misalnya seperti investor, calon investor, kreditur, dan instansi pemerintah.

Untuk bisa melakukan kegiatan sebagai auditor independen, seseorang harus dapat memenuhi persyaratan pendidikan dan juga pengalaman kerja tertentu.

Seorang auditor independen harus:

  • Sudah lulus dari jurusan akuntansi fakultas ekonomi atau memiliki ijazah yang setara.
  • Sudah mempunyai gelar akuntan dari Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan.
  • Dan memperoleh izin untuk membuka praktik dari Menteri Keuangan.

Profesi sebagai auditor independen ini memiliki ciri yang berbeda dengan profesi lainnya, misalnya profesi dokter atau pengacara.

Profesi dokter dan juga pengacara dalam mengaplikasikan keahlian-nya mendapatkan honorarium dari para klien nya, dan mereka berpihak pada klien nya.

Sedangkan pada profesi auditor tidak memihak pada klien nya artinya harus independen, meskipun dalam menjalankan keahlian-nya mendapatkan honorarium dari para klien nya.

Pihak yang berasal dari selain klien nya lah yang memanfaatkan jasa dari auditor independen.

Dengan demikian, independensi seorang auditor dalam menjalankan keahlian-nya adalah sesuatu yang pokok dan mutlak, meskipun seorang auditor diberi bayaran oleh klien nya karena jasa yang diberikannya tersebut.

Berikut ini merupakan bagan yang menggambarkan struktur hubungan akuntan independen dengan manajemen perusahaan, kreditur, investor, dan pihak luar negeri.

struktur hubungan akuntan publik atau auditor independen dengan manajemen perusahaan, kreditur, investor, dan pihak luar

2. Auditor Intern

Auditor intern adalah seorang auditor yang bekerja dalam suatu organisasi bisnis, baik dalam organisasi bisnis milik negara atau pun swasta.

Tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

  • Menetapkan apakah kebijakan atau keputusan prosedur yang ditetapkan oleh para manajemen puncak sudah dipatuhi.
  • Menetapkan baik atau buruk nya penjagaan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh organisasi.
  • Menetapkan efisiensi dan efektifitas dari prosedur kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.
  • Dan menentukan keandalan informasi atau asersi yang dihasilkan oleh setiap bagian yang ada di dalam organisasi.

Berikut ini merupakan bagan yang menunjukan struktur hubungan antara auditor intern, klien-nya, dan pemakai jasa.

struktur hubungan antara auditor intern, kliennya, dengan pemakai jasa

3. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah seorang auditor yang bekerja pada instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan pengauditan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh berbagai unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang disajikan untuk pemerintah.

Meskipun banyak sekali auditor yang bekerja di instansi pemerintah, tapi pada umumnya yang disebut sebagai auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di:

  • Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  • Dan instansi pajak

BPKP adalah suatu instansi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia dalam hal melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Seorang auditor yang bekerja di BPKP memiliki tugas pokok, yaitu melakukan audit terhadap laporan keuangan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan berbagai perusahaan swasta yang terdapat modal pemerintah.

Berikut ini adalah bagan yang menunjukan struktur hubungan auditor pemerintah (BPKP), klien-nya, dan pemakai informasi keuangan.

struktur hubungan antara auditor pemerintah (BPKP), kliennya, dan pemakai informasi keuangan

BPK adalah suatu unit organisasi yang berada di bawah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mempunyai tugas untuk melakukan audit terhadap pertanggungjawaban keuangan Presiden Republik Indonesia dan aparat yang berada di bawah nya kepada DPR.

Berikut ini adalah bagan yang menunjukan struktur hubungan antara auditor pemerintah (BPK), klien-nya, dan pemakai informasi keuangan.

struktur hubungan antara auditor pemerintah (BPK), kliennya, dan pemakai informasi keuangan

Instansi pajak adalah suatu unit organisasi yang berada di bawah Departemen Keuangan yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah.

Seorang auditor yang bekerja di instansi pajak mempunyai tugas mengaudit pertanggungjawaban masyarakat wajib pajak kepada pemerintah.

Hal tersebut bertujuan untuk memverifikasi apakah kewajiban pajak sudah dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UU pajak atau belum.

 

Jenis – Jenis Audit

Auditing pada umumnya dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut.

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)

Audit laporan keuangan adalah auditing yang dilakukan oleh seorang auditor independen atas laporan keuangan yang disajikan oleh suatu organisasi bisnis atau klien nya untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dari sebuah laporan keuangan tersebut.

Dalam auditing laporan keuangan tersebut, seorang auditor independen akan menilai kewajaran suatu laporan keuangan terhadap dasar atau landasan kesesuaian-nya dengan prinsip akuntansi yang diterima umum (SAK).

Hasil auditing atas laporan keuangan tersebut akan disajikan dalam bentuk tertulis, yaitu dalam bentuk laporan audit. Laporan tersebut akan dibagikan kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, misalnya seperti pemegang saham, kreditur, dan kantor pelayanan pajak.

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)

Audit kepatuhan adalah auditing yang mempunyai tujuan untuk dapat menentukan apakah yang diaudit sudah sesuai dengan keadaan, kebijakan, atau peraturan tertentu.

Hasil dari pengauditan tersebut pada umumnya akan dilaporkan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk membuat kriteria atau standar. Jenis audit ini banyak ditemui dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional (Operational Audit)

Audit operasional adalah suatu review yang dilakukan secara sistematik terhadap kegiatan suatu organisasi, atau bagian-nya, dalam kaitannya dengan suatu tujuan tertentu.

Tujuan dilakukannya audit operasional adalah sebagai berikut:

  • Untuk mengevaluasi kinerja.
  • Untuk mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan.
  • Untuk membuat rekomendasi perbaikan dan tindakan lebih lanjut.

Pihak yang membutuhkan hasil dari audit operasional ini adalah para manajemen dan pihak ke 3. Hasil tersebut akan diserahkan kepada pihak yang meminta untuk dilaksanakannya kegiatan audit tersebut.

jenis - jenis audit

 

Standar Auditing

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam paragraf lingkup audit menyatakan bahwa:

“Kami melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).”

Jelas dalam kalimat tersebut bahwa seorang auditor menyatakan bahwa proses audit yang dilakukannya pada laporan keuangan bukan asal – asalan, tapi dilakukan dengan berdasarkan standar yang sudah di tetapkan oleh badan penyusun standar (standar setting body).

Di Indonesia badan yang mempunyai wewenang untuk menyusun standar auditing adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Tidak semua orang yang bisa melakukan audit terhadap laporan keuangan bisa menyatakan bahwa proses auditing yang dilakukannya sudah sesuai atau berdasarkan pada standar auditing.

Standar auditing ini mengatur berbagai syarat diri auditor, penyusunan laporan audit, dan pekerjaan lapangan.

Webster’s New International Dictionary menjelaskan bahwa:

“Standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa, sebagai suatu pengaturan untuk mengukur kualitas, berat, luas, nilai, atau mutu.”

Sedangkan standar auditing adalah suatu ukuran pada pelaksanaan kegiatan yang merupakan pedoman umum atau landasan bagi seorang auditor dalam melakukan audit.

Terdapat 10 standar auditing dan Pernyataan Standar Auditing (PSA) yang berlaku. 10 standar tersebut dibagi menjadi 3 kategori.

Berikut merupakan standar auditing yang sudah ditetapkan dan juga disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) no. 01 (SA Seksi 150), yaitu:

1. Standar Umum

Standar umum adalah standar yang mengatur berbagai syarat diri auditor, yang terdiri dari:

  • Audit harus dilakukan oleh 1 orang atau lebih yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
  • Dalam segala hal yang berkaitan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh seorang auditor.
  • Dalam melakukan audit dan menyusun laporannya, seorang auditor wajib untuk memakai keahlian professional nya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan adalah standar yang mengatur mutu pelaksanaan kegiatan auditing, yang terdiri dari:

  • Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik mungkin dan apabila memakai asisten harus di-supervisi dengan semestinya.
  • Pemahaman yang memadai terhadap struktur pengendalian intern harus didapatkan untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
  • Bahan bukti kompeten yang cukup harus didapatkan dengan melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan yang di-audit.

3. Standar Pelaporan

Standar pelaporan adalah standar yang memberikan panduan bagi seorang auditor dalam mengkomunikasikan hasil audit-nya dengan melalui laporan audit kepada pemakai informasi keuangan.

Standar tersebut terdiri dari:

  • Laporan audit harus bisa menyatakan apakah keuangan sudah disusun berdasarkan dengan prinsip akuntansi berterima umum.
  • Laporan audit harus bisa memperlihatkan kondisi yang dimana prinsip akuntansi tidak secara konsisten dilaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam kaitannya dengan prinsip akuntansi yang dilaksanakan pada periode sebelumnya.
  • Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus bisa dipandang memadai. Kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit.
  • Laporan audit harus bisa membuat suatu pernyataan pendapat tentang laporan keuangan secara menyeluruh. Apabila pendapat secara menyeluruh tidak bisa diberikan, maka alasan nya harus dinyatakan. Dalam segala hal yang namanya auditor berhubungan dengan laporan keuangan, jadi laporan auditor harus bisa memuat petunjuk secara jelas tentang sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang menjadi bebannya.

 

Laporan Audit (Audit Report)

Laporan audit adalah suatu media yang digunakan oleh seorang auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya.

Terdapat 2 bentuk laporan audit, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Audit Bentuk Pendek (Sort Form Audit Report) / Bentuk Baku

Dalam laporan yang dibuat tersebut seorang auditor menyatakan pendapatnya tentang suatu kewajaran laporan keuangan yang di-audit.

Pendapat tersebut disajikan dalam sebuah laporan tertulis yang pada umumnya disebut laporan audit bentuk baku.

Dalam bentuk baku, laporan tersebut terdiri dari 3 paragraf, yaitu sebagai berikut.

  • Paragraf pengantar (introductory paragraph).
  • Paragraf lingkup audit (scope paragraph).
  • Paragraf pendapat (opinion paragraph).

Paragraf pengantar ini adalah paragraph yang disajikan sebagai paragraf pertama dalam laporan audit bentuk baku. Ada 3 fakta yang disampaikan oleh seorang auditor dalam paragraf pengantar, yaitu sebagai berikut.

  • Jenis jasa yang diberikan oleh seorang auditor.
  • Objek yang di-audit.
  • Pengungkapan tanggungjawab manajemen terhadap laporan keuangan dan tanggungjawab auditor terhadap pendapat yang disampaikan atas laporan keuangan berdasarkan pada hasil audit yang sudah dilakukan.

Kemudian pada paragraf lingkup audit berisikan tentang pernyataan ringkas mengenai lingkup audit yang dilakukan oleh auditor.

Dan paragraf pendapat berisikan pernyataan ringkas mengenai pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan yang sudah dilakukan pengauditan. Berikut ini adalah gambar laporan audit bentuk baku.

laporan audit bentuk baku

2. Laporan Audit Bentuk Panjang (Long Form Audit Report)

Adalah perluasan dari laporan audit dengan bentuk pendek. Keputusan seorang auditor apakah harus menerbitkan laporan bentuk pendak atau panjang ditentukan oleh kebutuhan dari klien nya.

Kebutuhan dari klien nya ini ditentukan oleh kebutuhan dari para penerima atau pemakai laporan audit. Isi dari laporan audit bentuk panjang adalah sebagai berikut.

  • Laporan audit bentuk pendek.
  • Daftar berbagai unsur tertentu yang terdapat di dalam laporan keuangan, misalnya seperti daftar umur piutang.
  • Data statistic, misalnya seperti distribusi penjualan pelanggan besar dan pelanggan kecil.
  • Komentar yang memiliki sifat penjelasan, misalnya seperti penjelasan tentang metode akuntansi, kebijakan pemberian kredit, atau transaksi antar pihak intern perusahaan.
  • Penjelasan tentang lingkup audit, misalnya seperti jumlah surat konfirmasi piutang yang dikirimkan, diterima jawabannya, dan jumlah yang berisi kesalahan dan yang tidak.

Laporan audit bentuk panjang tersebut pada umumnya diminta oleh pemilik dan manajer perusahaan kecil yang tidak mempunyai staf akuntansi untuk menghasilkan secara teratur laporan yang bersifat analitik.

Bank dan atau kreditur seringkali akan meminta laporan audit dalam bentuk panjang dengan tujuan untuk mengaudit perusahaan kecil tersebut.

 

Analisis Laporan Audit

Dalam laporan tersebut ada 6 unsur penting, yaitu sebagai berikut:

  1. Pihak yang dituju.
  2. Paragraf pengantar.
  3. Paragraf lingkup audit.
  4. Paragraf pendapat.
  5. Tanda tangan, nama, nomor izin akuntan, nomor register, dan negara auditor.
  6. Tanggal laporan audit.

Dalam kesempatan kali ini akan dibahas 3 unsur penting yaitu paragraf pengantar, paragraf lingkup audit, dan paragraf pendapat. Berikut merupakan pembahasan-nya.

Paragraf Pendapat

Paragraf yang pertama dalam laporan audit bentuk baku adalah paragraf pengantar. Dalam paragraf tersebut ada 3 kalimat.

Pada kalimat pertama menjelaskan tentang objek yang menjadi sasaran auditing, sedangkan pada kalimat kedua dan ketiga menjelaskan tentang tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor.

1. Kalimat Pertama

Kalimat pertama dalam laporan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Kami telah mengaudit neraca perusahaan XYZ pada tanggal 31 Desember 20×7 serta laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.”

Dalam kalimat tersebut terdapat 2 hal penting, yaitu sebagai berikut:

  • Auditor memberikan pendapat terhadap laporan keuangan setelah melakukan proses pengauditan pada laporan tersebut.
  • Objek yang di-audit oleh auditor bukanlah catatan akuntansi, tapi laporan keuangan klien nya, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas.

2. Kalimat Kedua dan Ketiga

Sedangkan kalimat kedua dan ketiga pada paragraf pengantar berbunyi sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.”

Tanggung jawab terhadap kewajaran laporan keuangan ada di tangan manajemen, bukan di tangan auditor.

Dalam kalimat tersebut sudah dijelaskan bahwa klien adalah pihak yang melakukan penyusunan laporan keuangan, sedangkan auditor merupakan pihak yang melakukan pengauditan terhadap kewajaran laporan keuangan.

Sehingga, dalam hal ini manajemen adalah pihak yang mempunyai tanggung jawab terhadap kewajaran laporan keuangan yang dibuatnya dan hanya pihak manajemen yang memiliki kewenangan untuk mengubah isi dari laporan keuangan.

Seorang auditor hanya mempunyai tanggung jawab terhadap pernyataan pendapat tentang laporan keuangan yang didasarkan pada proses audit yang sudah dilakukan oleh auditor atas laporan keuangan tersebut.

Apabila dalam auditing, seorang auditor tidak menyetujui penyajian unsur tertentu yang ada di dalam laporan keuangan yang material jumlahnya, maka langkah pertama yang wajib untuk dilakukan oleh seorang auditor adalah membicarakan hal tersebut dengan pihak manajemen.

Dalam proses pembicaraan tersebut seorang auditor menyertakan penjelasan tentang dasar pemikiran atau alasan ketidak setuju-an auditor terhadap penyajian unsur tersebut.

Jika pihak manajemen setuju dengan alasan yang diungkapkan oleh auditor, maka masalah tersebut selesai dan unsur yang ada di dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan apa yang disarankan oleh auditor.

Apabila pihak manajemen tidak setuju dengan alasan yang disampaikan oleh auditor, maka auditor sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah informasi yang ada di dalam laporan keuangan sesuai dengan pendapatnya, namun auditor bisa memberikan pengecualian dalam pendapatnya.

Dalam hal tersebut, seorang auditor bisa memberikan pendapat dalam laporan audit bahwa laporan keuangan yang di-audit-nya sudah menyajikan dengan wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan, kecuali unsur tertentu yang dikecualikan.

Paragraf Lingkup Audit

Paragraf lingkup audit ini berisi tentang pernyataan auditor bahwa proses audit yang dilakukannya sudah sesuai dengan:

  • Standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik dan beberapa penjelasan tambahan mengenai standar auditing tersebut.
  • Suatu pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilakukan oleh auditor berdasarkan pada standar auditing tersebut memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas objek yang di-audit-nya.

Paragraf Pendapat

Pada paragraf ketiga yang ada di dalam laporan audit bentuk baku adalah paragraf yang dipakai seorang auditor untuk menyatakan pendapatnya atas objek audit-nya yang disebutkan dalam paragraf pengantar.

Dalam paragraf tersebut seorang auditor menyatakan pendapatnya tentang kewajaran laporan keuangan yang sudah di-audit dalam berbagai hal yang material berdasarkan kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.

Apabila seorang auditor tidak bisa mengumpulkan berbagai bukti kompeten yang cukup atau apabila hasil pengujian yang dilakukan auditor memperlihatkan hasil bahwa laporan keuangan yang di-audit-nya disajikan tidak wajar, maka auditor harus menerbitkan laporan audit selain laporan yang berisikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

 

Jenis – Jenis Laporan Audit

Pada umumnya terdapat 4 pokok laporan audit yang diterbitkan oleh seorang auditor, yaitu sebagai berikut.

  • Laporan yang berisikan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion report).
  • Laporan yang berisikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (unqualified opinion report with explanatory language).
  • Laporan yang berisikan pendapat tidak wajar dengan pengecualian (qualified opinion report).
  • Laporan yang berisikan pendapat tidak wajar (adverse opinion report).
  • Laporan yang di dalamnya auditor tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion report).

Berikut ini adalah penjelasan dari masing – masing jenis laporan tersebut.

1. Unqualified Opinion Report

Pendapat wajar tanpa pengecualian ini akan diberikan oleh seorang auditor apabila:

  • Tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit.
  • Tidak terjadi pengecualian yang signifikan berkaitan dengan kewajaran dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum dalam menyusun laporan keuangan.
  • Adanya konsistensi penggunaan prinsip akuntansi berterima umum.
  • Pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan.

Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian yaitu laporan yang paling dibutuhkan oleh seluruh pihak.

Wajar disini artinya adalah sebagai berikut:

  • Bebas dari berbagai keraguan dan ketidak jujuran.
  • Informasinya lengkap.

Pengertian dari wajar tersebut tidak hanya terbatas pada berbagai jumlah rupiah dan pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan saja.

Tapi mencakup juga ketetapan penggolongan informasi, misalnya seperti penggolongan aktiva atau kewajiban ke dalam kelompok lancar dan tidak lancar, biaya usaha dan biaya di luar usaha.

Suatu laporan akan dikatakan atau dianggap menyajikan dengan wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, apabila memenuhi keadaan berikut ini.

  • Prinsip akuntansi yang diterima umum dipakai untuk menyusun laporan keuangan.
  • Perubahan penggunaan prinsip akuntansi yang diterima umum dari periode ke periode sudah secara detail atau rinci dijelaskan.
  • Informasi yang terdapat di dalam berbagai catatan yang mendukungnya sudah digambarkan dan juga dijelaskan dengan detail dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Apabila laporan keuangan menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien dan tidak ada berbagai hal yang membutuhkan bahasa penjelasan, maka seorang auditor dapat meneribitkan laporan audit bentuk baku.

2. Unqualified Opinion Report with Explanatory Language

Apabila terdapat berbagai hal yang membutuhkan bahasa penjelas, tapi laporan keuangan menyajikan informasi secara wajar mengenai posisi keuangan dan hasil usaha organisasi klien nya, maka seorang auditor bisa menerbitkan laporan bentuk baku ditambah dengan bahasa penjelas.

Berikut ini merupakan gambar laporan auduit bentuk baku ditambah dengan bahasa penjelas.

laporan audit bentuk baku dengan penjelasan

3. Qualified Opinion Report

Apabila seorang auditor menemui berbagai keadaan berikut ini, maka dia akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit yang dibuatnya.

  • Prinsip akuntansi berterima umum yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan tidak digunakan secara konsisten.
  • Lingkup audit dibatasi oleh klien nya.
  • Seorang auditor tidak bisa melakukan prosedur audit penting atau tidak bisa mendapatkan informasi atau data penting dikarenakan berbagai keadaan yang berada di luar kuasa klien atau pun auditor.
  • Laporan keuangan yang disajikan oleh klien nya tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Pendapat wajar dengan pengecualian ini akan diberikan oleh seorang auditor apabila dalam melakukan proses audit-nya, auditor menemukan salah satu atau beberapa dari keadaan 1 sampai dengan 4 tersebut.

Pendapat tersebut hanya akan diberikan apabila secara keseluruhan laporan keuangan yang disajikan oleh klien nya adalah wajar.

Dalam pendapat tersebut, seorang auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh klien nya adalah wajar.

Namun masih terdapat beberapa unsur yang dikecualikan, yang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi kewajaran dari penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

4. Adverse Opinion Report

Pendapat tidak wajar adalah kebalikannya dari pendapat wajar tanpa pengecualian.

Seorang auditor akan memberikan pendapat tidak wajar apabila laporan keuangan yang disajikan oleh klien nya tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan dengan wajar posisi keuangan, arus kas, hasil usaha, dan perubahan saldo organisasi klien nya.

Apabila laporan keuangan mendapatkan predikat atau dikatakan tidak wajar oleh seorang auditor, maka laporan keuangan tersebut tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu tidak bisa digunakan oleh pemakai informasi keuangan dalam pengambilan keputusan.

5. Disclaimer of Opinion Report

Apabila seorang auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang di-audit-nya, maka laporan audit nya disebut dengan laporan tanpa pendapat.

Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

  • Pembatasan yang luas biasa atau berlebihan sifatnya atas lingkup audit.
  • Terdapat hubungan tidak independen antara auditor dengan klien nya.

Terdapat perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar, yaitu sebagai berikut:

  • Pendapat tidak wajar diberikan dalam kondisi seorang auditor mengetahui adanya ketidak wajar-an laporan keuangan yang disusun klien nya.
  • Sedangkan auditor yang menyatakan tidak memberikan pendapat dapat dikarenakan auditor tersebut tidak cukup mendapatkan bukti tentang kewajaran laporan keuangan yang diauditnya atau karena auditor tersebut tidak independen dalam hubungannya dengan klien nya.

 

Tujuan Laporan Audit

Pada umumnya laporan audit mempunyai 3 tujuan utama. Apabila laporan tersebut tidak bisa mencapai tujuan berikut ini, maka apa yang dilakukan oleh auditor akan sia – sia. Berikut merupakan ke-3 tujuan tersebut.

  1. Menginformasikan, dalam laporan hendaknya menceritakan tentang berbagai hal yang ditemukan oleh auditor pada saat melakukan proses audit.
  2. Mempengaruhi, hendaknya suatu laporan audit bisa meyakinkan para pihak manajemen tentang nilai dan juga validitas dari temuan audit.
  3. Memberikan hasil, yaitu mampu untuk menggerakkan manajemen atau klien auditor untuk melakukan suatu perubahan atau perbaikan.

 

Syarat Laporan Audit

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun laporan audit, yaitu sebagai berikut.

1. Lengkap

Laporan harus bisa menyajikan seluruh informasi atau data yang diperlukan untuk dapat memenuhi tujuan audit, meningkatkan pemahaman yang benar, dan memadai terhadap hal yang dilaporkan di dalamnya, serta memenuhi persyaratan isi laporan.

2. Akurat

Laporan harus bisa menyajikan berbagai bukti yang benar dan mampu menggambarkan temuan dengan tepat. Satu hal yang tidak akurat dalam laporan bisa menimbulkan keraguan terhadap validitas sebuah laporan dan bisa mengalihkan perhatian pembaca dari substansi yang ada.

Bukti yang terdapat di dalam laporan atau yang dilaporkan harus bisa menggambarkan kebenaran logis terhadap berbagai masalah yang dilaporkan.

3. Objektif

Laporan yang dibuat oleh auditor harus bisa menyajikan data atau hasil audit secara netral dan menghindari kecenderungan yang melebih – lebihkan atau terlalu menekankan pada kinerja yang kurang.

4. Meyakinkan

Laporan harus bisa menjawab tujuan dari dilakukannya auditing, temuan disajikan secara persuasif, dan kesimpulan serta rekomendasi disusun secara logis berdasarkan dengan kenyataan yang ada.

5. Jelas

Laporan harus mudah dipahami dan juga dibaca. Ditulis dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin.

Apabila memakai suatu istilah teknis, singkatan, dan akronim yang tidak banyak orang tau, maka hal tersebut harus didefinisikan dengan jelas.

Pemakaian akronim diusahakan se-minimal mungkin. Penyusunan materi laporan secara logis dan keakuratan, ketepatan dalam menyatakan kenyataan serta dalam mengambil kesimpulan harus jelas dan mudah dipahami.

6. Ringkas

Laporan harus bisa disajikan dengan ringkas, yaitu tidak lebih panjang dari yang dibutuhkan untuk mendukung pesan.

Apabila terlalu detail, bisa menurunkan kualitas dari laporan tersebut, bahkan bisa menyembunyikan pesan yang sesungguhnya dan akan mengurangi minat pembaca untuk membaca laporan.

Pengulangan yang tidak dibutuhkan sebaiknya dihindari.

Akhir Kata

Demikianlah sedikit pembahasan tentang auditing. Semoga artikel ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kamu. Jika ada kritik, saran, atau pertanyaan silahkan sampaikan di dalam kolom komentar. Terimakasih.

Tinggalkan komentar