√ Kebijakan Fiskal | Contoh, Tujuan, Fungsi, Bentuk, Jenis

Pada masa pandemi Covid-19 tentu saja membuat pemerintah memberlakukan sejumlah terobosan kebijakan untuk mempertahankan laju ekonomi yang baik.

Dalam hal ini ada beberapa istilah yang mungkin belum banyak orang tahu terkait dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu istilah yang sering didengar tetapi kurang awam ditelinga masyarakat adalah pemerintah mendorong untuk melonggarkan kebijakan fiskal.

Apa Itu Kebijakan?

Oke sebelum kita membahas lebih jauh tentang pengertian kebijakan fiskal, tentu kamu harus mengetahui terlebih dahulu salah satu kata dari istilah tersebut yaitu “kebijakan”.

Jika kita melihat KBBI, makna dari kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, dan juga kebijaksanaan.

Selain itu, kebijakan juga dapat diartikan sebagai serangkaian konsep yang menjadi dasar atau landasan dari rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Pada umumnya dilakukan oleh pemerintahan atau suatu organisasi tertentu. Kebijakan juga bisa diartikan sebagai cita-cita, prinsip atau maksud, dan sebuah tujuan.

Di mana hal tersebut dijadikan sebagai suatu panduan atau landasan dalam sebuah manajemen.

Oleh karena itu, kebijakan pada umumnya digunakan sebagai sebuah panduan untuk melakukan proses manajemen itu sendiri.

Apa Itu Fiskal?

Sedangkan untuk kata “fiskal” ini berasal dari bahasa Inggris “fisc” yang mempunyai makna perbendaharaan atau pengaturan untuk keluar masuknya uang yang ada di dalam sebuah pemerintahan atau negara atau kerajaan.

Jika kita melihat dalam waktu yang lebih lampau lagi, kata fiskal ini berasal dari bahasa Yunani “fiscus” yang merupakan nama seorang pejabat kerajaan Romawi Kuno.

Fiscus ini merupakan seseorang yang mempunyai tugas sebagai orang yang mengatur keuangan kerajaan.

Kemudian dalam bahasa Indonesia, fiskal ini mempunyai arti sebagai suatu hal yang mempunyai hubungan erat dengan urusan perpajakan dan juga pengelolaan pendapatan negara.

Oleh karena itu, secara bahasa arti dari fiskal ini selalu berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan juga pendapatan.

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah suatu landasan atau kebijakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau orang yang mempunyai kuasa di sebuah negara / kerajaan untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara.

Selain itu, kebijakan fiskal ini juga mempunyai manfaat untuk bisa mengarakan ekonomi suatu negara atau kerajaan menjadi lebih baik dengan cara mengubah atau memperbarui pengeluaran dan pemasukan.

Dengan melalui kebijakan fiskal ini, tentu saja pemerintah bisa dengan leluasa melakukan kontrol terhadap pengendalian pengeluaran dan penerimaan yang terjadi.

Dana yang terkumpul tersebut kemudian akan dianggap oleh pemerintah sebagai pendapatan dan selanjutnya akan digunakan sebagai pengeluaran melalui berbagai program yang dibuat pemerintah.

Program yang dibuat tersebut tentu saja mempunyai tujuan untuk bisa menghasilkan pencapaian atas pendapatan nasional, produksi, dan perekonomian.

Selain itu, dapat juga digunakan sebagai perangkat keseimbangan di perekonomian negara atau kerajaan yang bersangkutan.

Jika kita mengacu pada pendapat para ahli misalnya seperti Zain, maka kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan penerimaan yang berupa pajak.

Pajak ini adalah pungutan yang diberlakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah ini tentu saja sudah diatur dalam UU sebagai suatu pembiayaan umum pemerintah.

Tujuannya yaitu untuk bisa menjalankan berbagai macam fungsi pemerintah dan juga tidak mengandung unsur imbal balik secara individu oleh pemerintah terhadap pembiayaan pajak tersebut.

Kemudian menurut Alam, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang menyesuaikan pengeluaran dan juga penerimaan pemerintah yang mempunyai tujuan untuk bisa memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri.

Pembuat Kebijakan Fiskal dan Moneter

Di Indonesia sendiri kebijakan fiskal ini dilakukan oleh pemerintah dengan melalui Kementerian Keuangan atau kementerian lainnya.

Misalnya seperti Kementerian Perdagangan, lembaga investasi sampai dengan lembaga independen seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan LSP (Lembaga Penjamin Simpanan).

Berbagai macam lembaga tersebut mempunyai wewenang untung mengatur berbagai macam kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan, pengeluaran, produksi, dan lain sebagainya.

Sebaliknya, kebijakan moneter ini pada umumnya merupakan pengaturan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan melalui tindakan mengontrol peredaran uang dan mengatur tingkat suku bunga.

Jika dibandingkan baik itu kebijakan moneter atau fiskal, keduanya sama-sama menginvertevensi pada bidang perekonomian.

Tetapi perlu kamu tahu bahwa kebijakan moneter ini cenderung bisa mempengaruhi harga, keuangan, konsumsi masyarakat dan beberapa sektor rill.

Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan moneter adalah BI atau Bank Indonesia.

Contoh dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melakukan kontrol terhadap suku bunga.

Oleh karena itu pada saat Bank Indonesia menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga, pada umumnya akan mempengaruhi beberapa sektor seperti sektor perbankan, penjualan rumah, dan lain sebagainya.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Dibuatnya kebijakan fiskal tentu saja mempunyai tujuan utama yang akan dicapai.

Tujuan tersebut adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pengembangan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau kerajaan.

Sama seperti pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan ini mempunyai tujuan supaya bisa melakukan pengontrolan pemasukan dan pengeluaran yang terjadi di suatu negara.

Oleh karena itu, dapat tercapai tujuan ekonomi suatu negara yang lebih baik. Hal ini tentu saja bisa dilakukan dengan adanya penyusunan sebuah kebijakan yang kredibel dan berdasarkan pada hasil pengkajian dan penelitian.

Berikut ini merupakan beberapa tujuan dari pembuatan kebijakan fiskal:

1. Meningkatkan PDB Suatu Negara

Tujuan utama dibuatnya kebijakan nasional di suatu negara adalah untuk mengintervensi perekonomian sehingga perekonomian bisa berkembang.

Kebijakan ini tentu saja akan mempengaruhi berbagai macam hal yang ada pada sektor ekonomi.

Oleh karena itu, setiap kali pemerintah melakukan perubahan mengenai kebijakan ini, maka diharapkan dapat menjadi sebuah stimulus pertumbuhan dalam berbagai macam sektor.

Oleh karena itu, semakin tumbuh pendapatan suatu negara, maka akan semakin tumbuh juga sektor industri dan juga sektor ekonomi yang lainnya.

Untuk dapat mengukur tingkat perekonomian yang ada di suatu negara, biasanya digunakan perhitungan GDP (Gross Domestic Product) atau PDB (Produk Domestik Bruto).

Jika nilai dari PDB suatu negara semakin besar, maka kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah juga akan dapat mempengaruhi tingkat PDB per kapita masyarakat yang juga akan semakin meningkat.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, maka sektor industri akan semakin besar dan pendapatan negara akan semakin besar.

Tentu saja hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada pada negara tersebut.

2. Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan fiskal ini akan dapat mempengaruhi keadaan perekonomian suatu negara.

Pada saat kebijakan ini dikeluarkan sebagai sebuah langkah yang tepat, maka akan bisa membantu meningkatkan perekonomian suatu negara.

Seiring dengan perkembangan ekonomi, maka sektor industri dan dunia usaha juga akan ikut berkembang.

Tentu ini akan berdampak pada pasar tenaga kerja yang semakin meningkat. Semakin tumbuh perekonomian suatu negara, maka akan semakin banyak kebutuhan akan tenaga kerja.

Misalnya saja kebijakan pemerintah untuk mendorong aliran investasi asing masuk ke Indonesia tentu saja akan membantu pertumbuhan sektor industri yang akan semakin tinggi.

3. Menjaga Stabilitas Harga

Dalam hal ini pemerintah juga bisa melakukan intervensi terhadap perekonomian khususnya pada keadaan berbagai macam barang yang ada di pasaran.

Perlu kamu tahu bahwa dalam inflasi terdapat 3 komponen, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah.

Perubahan pada berbagai macam harga barang dan jasa yang dipengaruhi oleh perubahan pada supply and demand ini disebut dengan inflasi inti.

Perubahan pada berbagai macam harga barang dan jasa yang dipengaruhi oleh musim, misalnya seperti harga cabai yang naik pada musim tertentu ini disebut inflasi harga bergejolak.

Sedangkan untuk komponen inflasi yang ketiga ini berhubungan dengan intervensi kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada komponen inflasi ini pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur batas harga pada beberapa produk tertentu.

Oleh karena itu, harganya tidak akan berubah meskipun supply and demand turun atau meningkat. Contohnya adalah harga BBM, listrik, dan air.

Kebijakan pemerintah yang mengatur inflasi ini tentu saja akan berpengaruh pada kondisi ekonomi dan juga masyarakat.

Pada saat pemerintah memutuskan untuk meningkatkan harga BBM, maka akan banyak masyarakat yang akan terdampak secara ekonomi.

Oleh karena itu, permintaan juga akan berkurang. Respons tersebut tentu akan berpengaruh terhadap keadaan industri migas yang kemudian akan mempunyai impak yang lebih luas terhadap sektor ekonomi lainnya.

Langkah yang diambil oleh pemerintah tentu saja bisa berpengaruh terhadap peningkatan harga atau sebaliknya.

Oleh karena itu, idealnya kebijakan fiskal dikeluarkan dengan tujuan untuk memperbaiki harga yang ada di pasaran.

4. Tujuan Lainnya

Selain mempunyai tujuan utama, kebijakan fiskal juga mempunyai beberapa tujuan lainnya yaitu sebagai berikut:

Mencapai kestabilan keadaan ekonomi dari suatu negara secara menyeluruh.
Memacu pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.
Membantu mendorong pertumbuhan investasi.
Membuka kesempatan kerja seluas-luasnya.
Mewujudkan keadilan sosial yang ingin diraih oleh setiap negara.
Bentuk dari pemerataan dan juga pendistribusian pendapatan.
Mengurangi pengangguran.
Menjaga stabilitas harga barang dan jasa sehingga tidak terjadi inflasi.

Fungsi Kebijakan Fiskal

Karena mempunyai dampak yang sangat besar dan masif, tentu saja kebijakan fiskal ini sudah diatur oleh negara dalam Undang – Undang yang jelas.

Perlu kamu tahu bahwa kebijakan fiskal ini diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang Keuangan Negara.

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa kebijakan fiskal mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

Fungsi Otoritas	Fungsi otoritas ini artinya kebijakan fiskal berfungsi sebagai pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan dan mengatur belanja pada periode tertentu.
Fungsi Perencanaan	Kebijakan fiskal berfungsi pada saat anggaran dari suatu negara sudah menjadi pedoman bagi manajemen dalam melakukan perencanaan anggaran di setiap periodenya.
Fungsi Pengawasan	Kebijakan fiskal berfungsi pada saat anggaran suatu negara sudah menjadi pedoman manajemen untuk melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran yang terjadi.
Fungsi Alokasi	Kebijakan fiskal mempunyai fungsi pada saat anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya.
Fungsi Stabilisasi	Kebijakan fiskal mempunyai fungsi pada saat anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi sebuah alat yang bertujuan untuk memelihara dan melakukan upaya keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut.
Fungsi Distribusi	Kebijakan fiskal berfungsi pada saat negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatuhan.

Bentuk Kebijakan Fiskal

Jika kita lihat berdasarkan teori, maka bentuk dari kebijakan fiskal ini ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Fiskal Fungsional

Bentuk kebijakan fiskal fungsional ini disusun dengan berbagai macam pertimbangan yang sangat matang terutama dalam aspek fungsi dan kegunaannya.

Hal tersebut karena sangat mengutamakan aspek nilai guna dan juga fungsi, sehingga kebijakan fiskal fungsional ini dibentuk dengan memperhatikan banyak aspek.

2. Kebijakan Fiskal Sengaja

Bentuk kebijakan fiskal sengaja ini merupakan suatu langkah fiskal yang ditempuh secara sengaja ketika dihadapkan pada keadaan yang tidak bisa diprediksi.

Oleh karena itu, berbagai macam kebijakan fiskal diambil secara sengaja dan tidak mempertimbangkan banyak aspek yang terlalu rinci.

Tujuan dari pembentukan kebijakan ini adalah untuk melakukan respons terhadap keadaan shock ekonomi yang datang secara mendadak.

Berbagai macam bentuk kebijakan fiskal sengaja ini dapat berupa perubahan pada belanja negara, mengubah sejumlah regulasi yang mengatur tentang pendapatan atau melakukan perubahan pada aspek pendapatan dan pengeluaran.

3. Kebijakan Fiskal Tidak Disengaja

Kebijakan fiskal tidak disengaja ini merupakan langkah fiskal yang dapat dikategorikan sebagai impulsif karena pemerintah akan mengambil tindakan fiskal tanpa mempertimbangkan banyak aspek jangka panjang.

Pada umumnya bentuk kebijakan fiskal tidak disengaja ini dilakukan untuk melakukan respons terhadap keadaan bisnis yang tidak begitu bergairah.

Komponen Kebijakan Fiskal

Pada umumnya, kebijakan fiskal ini mempunyai 4 komponen di dalamnya. Berikut ini merupakan 4 komponen yang ada di dalam kebijakan fiskal:

1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan ini merupakan sebuah kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan kebijakan fiskal.

Perlu kamu tahu bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara, baik itu dari pajak langsung atau tidak langsung.

Penetapan kebijakan perpajakan ini tentu saja mempunyai tujuan untuk bisa menjaga pajak progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak.

Dengan menaikkan pajak, pemerintah tentu saja bisa mengurangi daya beli masyarakat pada barang dan jasa yang bisa berdampak pada penurunan investasi dan penurunan produksi.

Demikian juga sebaliknya, jika tarif pajak diturunkan oleh pemerintah, maka masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk bisa membelanjakan uangnya sehingga bisa menaikkan inflasi.

2. Kebijakan Pengeluaran

Komponen yang kedua adalah kebijakan pengeluaran. Komponen ini berhubungan erat dengan pendapatan dan pengeluaran modal yang ada di suatu negara.

Pengeluaran modal yang dikeluarkan oleh negara tentu saja bisa digunakan untuk berbagai macam bidang.

Misalnya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, dan juga lain sebagainya. Selain itu, pengeluaran bisa digunakan juga untuk membayar berbagai kewajiban negara dan bunga internal serta eksternalnya.

3. Kebijakan Investasi & Disinvestasi

Komponen yang ketiga adalah kebijakan investasi dan disinvestasi. Tujuan dari kebijakan ini adalah supaya pertumbuhan ekonomi di suatu negara dalam kondisi seimbang.

Oleh karena itu, memaksimalkan investasi menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk dilakuakan.

4. Kebijakan Pengelolaan Hutang

Komponen yang terakhir adalah kebijakan pengelolaan hutang. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dari suatu negara jika pendapatan yang diterima lebih besar daripada anggaran yang sudah dihabiskan oleh negara tersebut.

Oleh karena itu negara tersebut mengalami surplus atau kelebihan dana. Jika terjadi kondisi yang sebaliknya, maka negara akan mengalami kerugian.

Pembiayaan terhadap defisit ini bisa dilakukan dengan cara melakukan peminjaman dana kepada pihak asing atau dengan cara mencetak uang.

Jenis Kebijakan Fiskal

Perlu kamu tahu bahwa kebijakan fiskal ini dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan pada peranannya dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran.

Berikut ini merupakan beberapa jenis kebijakan fiskal:

1. Kebijakan Fiskal Surplus

Jenis kebijakan fiskal surplus ini mempunyai orientasi pada tujuan untuk menciptakan surplus pada pendapatan.

Atau nilai pendapatan yang dibukukan oleh pemerintah lebih banyak jika dibandingkan dengan pengeluarannya.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghindari terjadinya lonjakan nilai inflasi.

Untuk dapat mencapai nilai surplus pada anggaran negara biasanya perlu dilakukan dengan cara memperkecil anggaran untuk belanja.

Selain itu, dapat juga dilakukan dengan melakukan akselerasi pada sejumlah komponen pendapatan misalnya perpajakan atau cukai.

Intervensi pada kebijakan perpajakan dan cukai ini akan dapat berpengaruh terhadap realisasi pendapatan pemerintah.

2. Kebijakan Fiskal Defisit

Kebijakan ini pada dasarnya merupakan kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus.

Jenis kebijakan ini mempunyai orientasi pada tujuan untuk dapat membuat nilai belanja lebih besar dari nilai pendapatan.

Biasanya kebijakan ini digunakan untuk dapat menyuntik perekonomian supaya lebih bergairah.

Artinya pemerintah negara bersedia untuk mengalami defisit dengan tujuan untuk meningkatkan belanja anggaran supaya perekonomian lebih terdorong.

Pada umumnya keputusan defisit ini akan diambil jika keadaan perekonomian suatu negara sedang tidak bergairah.

Di sisi lain keadaan ini akan mempunyai dampak buruk. Hal tersebut karena pemerintah negara akan melakukan penarikan utang setiap tahun untuk dapat memenuhi belanja yang besar sedangkan pendapatan kecil.

3. Kebijakan Fiskal Seimbang

Jenis kebijakan fiskal seimbang ini pada dasarnya merupakan gabungan dari 2 jenis kebijakan sebelumnya.

Di mana nilai pendapatan dan juga pengeluaran diusahakan untuk dalam posisi seimbang, sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan dana.

Nilai ini mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Dalam keadaan seimbang artinya pemerintah tidak perlu untuk melakukan penarikan dana atau berhutang.

Sehingga secara otomatis keadaan utang negara akan terjaga. Sebaliknya, keadaan yang seimbang ini memperlihatkan bahwa keadaan perekonomian sedang tidak menarik.

4. Kebijakan Fiskal Dinamis

Jenis kebijakan fiskal dinamis ini mempunyai sifat yang lebih longgar atau mudah dilakukan pengaturan ketika keadaan berubah secara signifikan.

Artinya suatu negara tidak akan selalu dihadapkan pada keadaan yang bisa diprediksi. Misalnya seperti pandemi Covid-19.

Dalam hal tersebut suatu negara tentu saja dituntut untuk secara aktif melakukan berbagai macam perubahan pada komposisi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah.

Pada saat kondisi ekonomi sudah mulai normal, tentu saja pemerintah bisa mulai mengetatkan belanja dan meningkatkan pendapatan.

Hal tersebut tentu saja bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sebaliknya, dalam keadaan yang tidak pasti, pemerintah dapat melonggarkan belanja.

Tujuan dilakukan hal tersebut adalah supaya ekonomi dapat lebih liquid setelah diinjeksi dana baru melalui peningkatan nilai belanja.

Contoh Kebijakan Fiskal

Supaya kamu lebih memahami tentang kebijakan fiskal, berikut ini merupakan beberapa contoh kebijakan fiskal:

1. Insentif Pajak

Selama pandemi Covid-19 pemerintah memberikan keringanan berupa penghapusan sejumlah pajak bagi perusahaan.

Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kinerja pendapatan pemerintah dari pajak yang secara persentase porsinya dalam APBN merupakan pendapatan tertinggi.

Ketika insentif pajak mulai diberlakukan. Ini berarti pemerintah akan merelakan nilai pendapatan dari pajak yang semakin berkurang.

Tetapi di sisi lain, langkah yang diambil oleh pemerintah ini sebagai sebuah upaya untuk menjaga perekonomian negara supaya tetap stabil.

Ketika pajak perusahaan dihapuskan, maka beban perusahaan akan sedikit berkurang dan akan sangat membantu untuk kegiatan perusahaan.

Oleh karena itu, stimulus keringanan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah ini diharapkan dapat mendorong perekonomian, sehingga efek pandemi terhadap ekonomi tidak terlalu parah.

2. Meningkatkan Anggaran Untuk Mengatasi Covid-19

Contoh lain dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan anggaran untuk mengatasi Covid-19.

Dalam hal ini pemerintah meningkatkan nilai anggaran untuk penanganan Covid-19 dengan melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 menjadi lebih besar.

Anggaran yang cukup besar ini tentu saja akan menguras banyak anggaran pemerintah yang pada awalnya dialokasikan untuk beberapa program tertentu kemudian dialihkan untuk menangani pandemi.

Selain itu, peningkatan nilai anggaran ini akan membuat kebutuhan akan dana semakin tinggi yang dalam keadaan yang sama pemerintah mengalami penyusutan pendapatan.

Untuk dapat membiayai defisit anggaran yang terjadi, maka pemerintah akan semakin rajin untuk menarik dana dari hutang.

Meskipun demikian, langkah yang diambil oleh pemerintah ini adalah langkah yang tepat dan sangat dibutuhkan pada saat ini.

Perekonomian negara tidak akan bisa pulih saat pandemi belum bisa terkendali.

Oleh karena itu, membayar mahal untuk mengejar pemulihan lebih baik jika dibandingkan membiarkan ekonomi berlarut-larut terdampak pandemi dan tidak mengambil langkah untuk mengatasinya.

3. Contoh Lain Kebijakan Fiskal

Selain beberapa contoh kebijakan fiskal yang sudah dijelaskan di atas, ada beberapa contoh lain dari kebijakan fiskal pemerintah yaitu sebagai berikut:

Menaikkan pajak dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pendapatan negara.
Mengeluarkan obligasi dengan tujuan untuk dapat meminjam uang dari negara asing, sehingga bisa menutupi defisit yang terjadi.
Mewajibkan masyarakat untuk mempunyai NPWP sebagai salah satu cara untuk bisa menambah wajib pajak.
Mengurangi pembelanjaan negara dan menaikkan pajak dengan tujuan untuk menstabilkan ekonomi negara.

Dampak Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal tentu saja mempunyai dampak terhadap operasional bisnis yang sedang dibangun atau yang dijalankan oleh masyarakat suatu negara yang menerapkan kebijakan tersebut.

Dalam hal ini kita akan membahas contoh dampak dari salah satu komponen kebijakan fiskal yaitu peningkatan pajak.

Pada saat pemerintah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan pajak tentu saja kebijakan ini akan berdampak pada bisnis yang sedang dibangun oleh masyarakat di dalamnya.

Pemilik bisnis tentu saja perlu mempertimbangkan perencanaan harga pada barang atau jasa yang ditawarkannya kepada konsumen.

Oleh karena itu, para pemilik bisnis perlu untuk melakukan perencanaan finansial dengan ilmu akuntansi.

Sehingga pada saat pemerintah menerapkan kebijakan fiskal tersebut, para pemilik bisnis tidak akan merasa kebingungan untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah dengan bisnisnya.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Ketika kamu sedang mempelajari tentang kebijakan fiskal tentu saja kamu harus mengetahui tentang instrumen kebijakan fiskal.

Perlu kamu tahu bahwa instrumen kebijakan fiskal ini bisa membantu pemerintah untuk mendapatkan tujuan dari dibuatnya kebijakan fiskal.

1. Anggaran Belanja Seimbang

Anggaran belanja yang seimbang ini adalah suatu anggaran yang sudah disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang terjadi.

Anggaran ini tentu saja mempunyai tujuan dalam jangka panjang, sehingga anggaran negara ini bisa menjadi seimbang dan dapat mewujudkan kestabilan ekonomi.

2. Stabilitas Anggaran Otomatis

Instrumen stabilitas anggaran otomatis ini adalah penekanan pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah.

Penekanan yang dilakukan tersebut tentu saja harus mempunyai manfaat dan mempunyai biaya yang relatif dari program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Pengelolaan Anggaran

Instrumen pengelolaan anggaran ini adalah hubungan belanja yang dilakukan oleh pemerintah dengan penerimaan pajak langsung.

Instrumen ini digunakan untuk bisa memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan menggunakan cara menyesuaikan anggaran yang ada.

4. Pembiayaan Fungsional

Instrumen pembiayaan fungsional ini merupakan pembiayaan yang merujuk pada pengeluaran pemerintah yang sudah diatur guna meraih tujuan untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional negara tersebut.

Tujuan utama dari instrumen pembiayaan fungsional ini adalah untuk dapat meningkatkan kesempatan kerja masyarakat yang berada di dalamnya.

Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Berikut ini merupakan perbedaan antara kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter.

Kebijakan Fiskal	Kebijakan Moneter
Digunakan untuk menjaga stabilitas negara.	Digunakan untuk menjaga stabilitas negara.
Mempunyai fokus pada penerimaan pemerintah dari pajak dan pengeluaran pemerintah.	Mempunyai fokus pada pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat luas.